Sponsored by

Jumat, 02 Februari 2018

Sering Melakukan Pelanggaran, Jokowi Dihadiahi Kartu Kuning di UI


Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa diamankan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ketika melakukan aksi nekatnya mengacungkan buku berwarna kuning di sela-sela acara Dies Natalis UI ke-68.

Usai menjalankan aksinya kepada Presiden Jokowi, Zaadit kemudian dibawa oleh tiga personel Paspampres keluar ruangan Balairung, tempat acara tersebut berlangsung.

Kejadian ini bermula ketika Jokowi usai memberikan pidato sambutannya saat acara Dies Natalis UI ke 68 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2018).

Terlihat salah seorang pemuda berpakaian batik dengan warna merah tiba-tiba berdiri di tengah tamu yang hadir. Kemudian ia maju hingga ke baris depan sambil mengacungkan sebuah buku berwarna kuning. Namun ketika melakukan aksinya, pemuda tersebut terlihat ditarik oleh Paspampres.

Tak berselang lama, pemuda yang diduga mahasiswa itu digiring oleh Paspampres ke belakang barisan tamu yang hadir. Lantas ia dibawa keluar oleh tiga personel Paspampres yang mengenakan jas warna hitam.

Salah seorang mahasiswa UI yang ditemui usai acara membenarkan bahwa pemuda yang diamankan tersebut merupakan mahasiswa UI.

Korbid Sospol BEM UI Averous Noor Esa menjelaskan, aksi Zaadit di dalam ruang Balairung UI itu menjadi bagian dari konsep pemberian kartu kuning yang memang sudah digagas BEM UI.

"Tapi untuk pemberian kartu kuning di dalam ruangan itu didorong keinginan sendiri karena melihat ketidakjelasan rencana pertemuan Presiden dengan mahasiswa," ujar Noor Esa saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (2/2).

Dia menjelaskan maksud dan tujuan pemberian kartu kuning untuk Jokowi. Dalam sepakbola, kartu kuning diberikan sebagai peringatan kepada pemain yang berulang kali melakukan pelanggaran. Mereka menganggap sudah waktunya Jokowi diberi kartu kuning.

Noor Esa menyebut beberapa pelanggaran yang membuat Jokowi perlu diganjar kartu kuning. Pertama, Jokowi dianggap mengabaikan rakyat Papua. Kedua, Jokowi dinilai telah melanggar UU Pilkada dengan wacana menempatkan jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur. Ini dianggap mencederai cita-cita reformasi dengan menghidupkan kembali dwifungsi Polri. Ketiga, soal peraturan menteri ristekdikti yang salah satu pasalnya mengatur organisasi kemahasiswaan.

"Jokowi melakukan pelanggaran berkali-kali," tegasnya.

Dia menyayangkan sikap Paspampres mengamankan rekannya saat hendak bertemu Jokowi di dalam ruang Balairung.

"Karena Zaadit belum sempat menyampaikan pesannya." (bbs)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar